Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan (1)

1. Bagaimana proses penyusunan APBN/D pada umumnya dan pada NKRI , terkait pada berbagai konsep penganggaran seperti line item budgeting , programme budgeting, zero based budgeting , incremental budgeting dan capital budgeting , performance based budgeting dan PPBS .

Jawab:

Proses penyusunan APBN/D dimulai dari

ü Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)

APBN/D menggunakan sistem anggaran terpadu (unified budget) yang berisi program dan kegiatan untuk jangka menengah (RPJM) dan klasifikasi anggaran berdasar unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan. Konsep penganggaran APBN/D berbasis penganggaran kinerja (Performace Based Budgeting) yaitu dengan langkah-langkah sbb:

(1) Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

(2) Pembuatan Tujuan

(3) Penetapan Aktivitas

(4) Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

APBD di Indonesia menggunakan hampiran bottom-up planning, merujuk pada kebijakan pembangunan pemerintah pusat (APBN) berbasis GBHN, PROPENAS, RENSTRA, REPETA (tahunan).

ü Tahap Ratifikasi Anggaran

· Tahap evaluasi RAPBN/D oleh DPR/D.

· Pemerintah harus mempunyai political skill, salesmanship, kemampuan berkoalisi untuk menyukseskan pelulusan RAPBN/D menjadi APBN/D tanpa banyak koreksi. Pemerintah harus mampu berargumentasi secara cantik dgn DPR/D.

ü Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)

Pelaksanaan APBN/D bukan sekadar realisasi anggaran, namun lebih kepada kualitas realisasi RK (siapa, mengerjakan apa, bagaimana, mengapa RK tsb terpilih (alasan RK), dengan siapa, sasaran atau target apa, kualitas raihan & kuantitas raihan).

ü Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Catatan dan laporan realisasi anggaran dilengkapi informasi kinerja diharapkan vs realisasi kinerja, disusun berbasis bukti keuangan dan bukti kinerja nyata.

Evaluasi oleh auditor internal (BPKP, inspektorat, SPI) dan eksternal pemerintah (BPK) dengan melakukan audit RK, disebut audit operasional, audit kepatuhan (compliance audit pada jadual RK dan sasaran, evaluasi kepatuhan pada sistem kendali internal versi SPIP–PP 60 tahun 2008) dan audit kinerja 3E, tentang bagaimana pengelolaan disekitar manajemen anggaran disebut management audit .

2. Apa makna anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting)

Jawab:

http://www.slideshare.net/DadangSolihin/anggaran-berbasis-kinerja-dalam-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan

Penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity). Kinerja yang dimaksud adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan/telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Apa syarat anggaran berbasis kinerja?

Jawab:

Anggaran berbasis kinerja harus memuat:

ü Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja (Capaian/target kinerja)

ü Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan (Standar Pelayanan Minimal/SPM).

ü Pengelompokan bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan.

ü Analisis standar biaya: penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap kegiatan.

ü Tolok ukur kinerja: ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat pusat/daerah (Indikator Kinerja).

ü Standar biaya: harga satuan unit biaya yang berlaku bagi tiap-tiap K/L atau pemda (Standar Satuan Harga). Dalam PP 105 tahun 2000 Pasal 21 menjelaskan bahwa dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemda bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut Pemda menyusun strategi dan prioritas APBD dan menyusun RAPBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah.

Bagaimana proses penyusunan anggaran berbasis kinerja?

Jawab:

Anggaran berbasis kinerja dimulai dengan identifikasi output dan outcome suatu program/layanan, kemudian menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai dan menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis (3E). Tahap-tahapnya adalah:

ü Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

ü Pembuatan Tujuan

ü Penetapan Aktivitas

ü Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Bagaimana pelaporan realisasi anggaran berbasis kinerja? apakah berbeda dengan laporan realisasi anggaran pada umumnya, terutama pelaporan kinerja tercapai dan kinerja tak tercapai pada LRA?

Jawab:

Bab performance budget ayoooo baca ya...

Pelaporan anggaran berbasis kinerja berupa :

ü LRA (yang merupakan komponen laporan keuangan) dan Laporan Operasional (LO) untuk melaporkan pendapatan dan beban operasional unit kerja.

ü Laporan manajemen berupa Laporan Kinerja yang terkait dengan misi, tupoksi, dan realisasi anggaran, serta pencapaian target non keuangan.

3. Uraikan makna akuntansi dana (fund accounting) dan entitas dana , hubungannya Standar Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Entitas Dana

Jawab

Akuntansi dana merupakan suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang memisahkan kelompok dana berdasarkan tujuannya. entitas dana merupakan suatu kesatuan dana yang diklasifikasikan berdasarkan kelompok, jenis maupun type penggunaannya, namun pada praktiknya akuntansi tidak memperlakukan sebuah entitas sebagai sebuah sistem akuntansi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Sedangkan pada fund accounting, entitas sudah memiliki suatu akuntansi yang menghasilkan buku kas, jurnal, buku besar hingga laporan keuangan. Suatu entitas dana dapat lintas organisasi bahkan beberapa suborganisasi.

Hubungan akuntansi dana dengan standar akuntansi.

Pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, akuntansi dana diterapkan sebagai alat pengendalian pada masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (the general fund). Klasifikasi dan pengungkapan ekuitas dana tergantung pada basis akuntansi yang digunakan sesuai standar akuntansi yang digunakan. Pencatatan yang dilakukan dalam suatu entitas yang menggunakan basis kas didasarkan pada penerimaan atau pengeluaran kas. Berdasarkan hal tersebut yang terdapat dineraca hanya dua item yaitu kas (aset) dan ekuitas dana (kewajiban). Ekuitas dana dalam neraca yang disusun menggambarkan nilai kas yang dimiliki.

Sebaliknya pada standar akuntansi yang menerapkan basis akrual, dana menunjukkan nilai aset bersih atau nilai sumber daya yang tersedia bagi entitas terkait, dana mencakup pada sumber daya dana jangka pendek dan jangka panjang. Pada standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 kelompok ekuitas dana :

ü ekuitas dana lancar antara lain Sisa lebih perhitungan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, Dana jangka pendek.

ü Ekuitas dana investasi

ü Ekuitas dana cadangan.

Hubungan akuntansi dana dengan sistem akuntansi pemerintah pusat

Pada akuntansi pemerintah pusat, akuntansi dana muncul disebabkan adanya retriksi atau syarat dari pemberi dana yang menyebabkan dana yang bersumber dari pemberi dana dipisahkan dengan dana lain karena kekhususan dalam realisasi (not fungible). Pada akuntansi pemeritah pusat seluruh neraca entitas kemudian dikonsolidasikan menjadi neraca entitas laporan keuangan pemerintah pusat. Pada akuntansi pemerintah pusat akuntansi dana terdiri atas;

ü General funds (GSAB) merupakan suatu entitas dana yang memiliki perangkat akunansi tersendiri, jurnalnya terdiri atas:

a. Jurnal anggaran

b. Jurnal pendapatan

c. Jurnal belanja

d. Jurnal penyesuaian

e. Jurnal penutup

ü Capital project fund

ü Debt service fund

Hubungan akuntansi dana dengan sistem akuntansi pemerintah Daerah

Pada akuntansi dana Pemda, entitas dana terdiri dari ;

ü General fund

ü Housing accounts

Merupakan entitas dana untuk pemeliharaan dan renovasi gedung pemda, dipisahkan dari general fund karena housing account mempunyai aktivitas pemeliharaan dari ;

1. Pungutan sewa gedung dan rumah pemda

2. Sumbangan, bantuan,hadiah, hubah untuk perkantoran Pemda

3. Alokasi pajak daerah dari general fund (ring fenced housing revenue accounts)

ü Trust funds

Pada akuntansi pemda, setiap entitas dana mempunyai penghasilan dan pengeluaran sehingga membuat laporan keuangan, yang kemudian dikonsolidasikan walaupun dana yang terdapat di entitas tersebut bukan milik entitas pelaporan Laporan keuangan.

4. Apa makna accrual budgeting dan accrual accounting ? Apakah keduanya saling pengaruh mempengaruhi ?

Jawab:

Accrual budgeting

Merupakan suatu penyusunan bentuk anggaran yang berbasis input-output based budgeting dengan berorientasi pada hasil. Anggaran akrual mempunyai dasar yaitu:

1. Penyajian berbagai estimasi pendapatan akrual dengan berbagai metode estimasi.

2. Rincian dan konsistensi pencatatan estimasi outcomes dan output.

3. Hubungan outcomes dan output degan struktur organisasi agen

4. Tingkat agregasi pada aprosiasi dalam portofolio agen

5. Penyajian agregasi anggaran,parameter anggaran, asumsi anggaran estimasi,tabel rekonsiliasi dan tabel historis

6. Kesesuian atau penyimpangan dari SPAP

7. Laporan tengah tahunan kinerja ekonomik dan fiskal

8. Penyajian pengeluaran anggaran per program,proyek, kegiatan suatu agen

9. Perubahan dan tren lintas tahun

Accrual accounting

Pak budi : bila masih invoice sudah diakui jd belanja

Merupakan suatu sistem akuntansi yang mencatat pendapatan pada periode dimana hak atas pendapatan muncul walau belum diterima atau sudah diterima dan bahwa beban dicatat pada periode dimana sumberdaya digunakan.

Pengaruh dan mempengaruhi antara accrual budgeting dan accrual accounting adalah tidak mesti terjadi, walau anggaran berbasis kas. Hal ini terjadi pada perubahan keuangan masa yang akan datang merupakan konsekuensi transaksi sekarang, misalnya dalam bentuk piutang jangka panjang atau hutang jangka panjang akan diperhitungkan penerimaan atau pembayarannya dalam anggaran di masa yang akan datang. Hal ini dapat dikatakan bahwa

Anggaran berbasis kas atau accrual membutuhkan basis akuntansi akrual.

Sistem akuntansi akrual akan memberi informasi keuangan dan kinerja kepada stakeholder yang berkepentingan. Stake holder dapat memantau kinerja setiap saat walau bukan hanya saat kinerja total di akhir tahun anggaran. Accrual accounting merupakan andasan ideal untuk accrual accounting suatu negara dapat menerapkan accrual budgeting apabila accountingnya telah menerapkan accrual. Namun apabila anggarannya masih berbasis cash based budgeting, maka accounting dapat menerapkan modified accrual accounting yaitu untuk appropriasi belanja menggunakan kas dengan mengukur beban dan penggunaan dana pada sisi lain sehingga pembiasan dilemma dalam penyusunan biaya dan penggunaan dana.

Kata Pak Jan (Pro cash modified): budgeting accrual teknik akuntansinya harus accrual basis, Teknik mengikuti anggaran.

5. Uraikan intisari dan perbedaan utama Standar Akuntansi Pemerintahan versi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Jawab :

Basis Pencatatan

PP 24 th 2005 : cash toward accrual

PP 71 th 2010 : accrual basis

Unsur-unsur Laporan Keuangan :

PP 24 th 2005 :

- LRA

- Neraca

- CaLK

- LAK

PP 71 th 2010 :

- LO

- LRA

- Neraca

- CaLK

- LAK

- Laporan Perubahan ekuitas

- Laporan SILPA/SIKPA

6. Mengapa penyusutan aset tetap perlu dalam akuntansi pemerintahan.

Jawab :

Ada 25 Alasan penyusutan Aset Tetap:

· Proper matching cost and benefit dalam full accrual accounting.

Full accrual accounting mencakupi sebagai salah satu teknologi pengakrualan beban. Salah satu tujuan accrual accounting adalah alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam neraca, antara lain penyediaan AT dalam bentuk penyusutan ke dalam kelompok beban operasional pemerintah.

· Daya prediksi kebutuhan AT di masa depan.

LK dapat mempunyai peran prediktif dan prospektif menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi tingkat kebutuhan AT untuk melanjutkan operasi pemerintah.

· Pertanggungjawaban LK kepada legislative harus paripurna.

Bagi pemerintah yang tidak bermotif laba, pertanggungjawaban penyampaian layanan kepada public dengan penggunaan AT merupakan akuntabilitas utama.

· LK sebaiknya menyajikan informasi tambahan tentang kinerja entitas.

Informasi tambahan tentang kinerja entitas, pengelolaan /pemanfaatan asset, evaluasi alokasi sumberdaya dalam bentuk output, outcome dan performance indicator lainnya, statement of service performance, raihan/capaian program didorong oleh IPSAS13, karena laba bukan ukuran kinerja

· Penyusutan menghasilkan neraca yang tidak overstated.

Regularitas penyusutan berkala akan memberi gambaran neraca lebih konservatif dan gambaran beban operasional lebih realistis.

· Pengukuran solvabilitas menjadi lebih obyektif bila menggunakan nilai buku AT dalam neraca.

Solvabilitas entitas diukur secara konservatif, apabila asset disajikan di neraca dalam nilai buku setelah susutan. Saldo ekuitas tidak overstated.

· Penyusutan tak dapat diganti dengan impairment dan revaluation of FA.

· Pertanggungjawaban penggunaan penuh kapasitas tersedia.

Accountability, pengguna AT harus mempertanggungjawabkan “kapasitas tersedia” untuk digunakan namun belum tentu digunakan (tak digunakan sama sekali, lupa digunakan, tersedia namun tersia-sia) atau digunakan tidak optimal (usage capacity amat rendah) merupakan “pemborosan” yang harus dilaporkan dalam Laporan Operasional, sebagai beban akrual tahun berjalan.

· Karena anggaran tidak, maka akuntansi harus.

Karena APBN/APBD tak dapat menyajikan beban penyusutan AT setara dengan beban sewa AT (cash expenditure), maka akuntansi wajib memikul beban penyetaraan pelaporan antara entitas berancangan sewa AT dengan entitas berancangan beli & susut AT yang mana yang lebih ekonomis. Apabila penyusutan tak dilaporkan, terjadi ketidakadilan LK atau senjang LK. LK antar entitas tak dapat diperbandingkan.

· Besar pasak dari tiang, maka belanja pasak di masa depan dihentikan.

Bila beban penyusutan dinilai terlampau boros disbanding kinerja penggunaan AT, maka manajemen pemerintahan akan mempertimbangkan opsi sewa AT, sewa guna usaha operasi, menggunakan tenaga manusia pengganti sarana AT, atau kiat-kiat ekonomis lain.

· Sewa kena, beli kena : komparabilitas antar LK dan antar entitas terganggu.

· Penyusutan adalah akuntansi untuk keselamatan public, bila AT untuk layanan public atau wilayah public.

Dalam teknologi penyusutan, neraca secara konservatif dapat menggambarkan penurunan kemampuan melanjutkan going concern. Nilai buku yang menurun terus menggambarkan hampir habisnya masa layanan AT yang misalnya digunakan untuk layanan public.

· Neraca politik : teknologi menabung lintas tahun bahkan lintas cabinet untuk belanja modal dipandu oleh teknologi penyusutan dan sisa umur AT.

Penyusutan dan sisa umur ekonomik AT memberi peringatan dini APBD/N, pendanaan lintas tahun anggaran. Teknologi penyusutan memang bukan untuk penciptaan/penyediaan dana pembelian AT baru, namun sisa tahun ekonomik AT memberi signal penyediaan anggaran besar lintas tahun untuk pengadaan AT yang baru.

· Back to basic.

Teknologi penyusutanaadalah teknologi akuntansi murni. Penggunaan perhitungan otomatis berbasis program penyusutan dilakukan setiap tahun sekali, jauh lebih mudah disbanding transaksi-transaksi keuangan lain.

· Manajemen pemerintahan modern.

Pemiliah AT tak tersusut dan AT tersusutkan member dukungan kepada manajemen operasi, manajemen pemeliharaan, manajemen keuangan, APBN/D lebih terintegrasi atau terkoordinasi dengan baik.

· Akuntabilitas cost based fee dan atau subsidi pemerintah.

· Pengukuran produktivitas AT atau kinerja AT.

Pengukuran produktivitas AT membutuhkan elemen penyusutan AT, karena produktivitas adalah output/input atau benefit/input. Salah satu unsur input yang signifikan adalah penyusutan AT. Berdasarkan pengukuran produktifitas AT, pemerintah mempunyai basis untuk penggunaan lain AT agar lebih bermanfaat, dan kebijakan belanja modal yang lebih cerdas dimasa depan.

· Database akuntansi AT dan penyusutan digunakan untuk akuntansi biaya.

· Pentingnya pengetahuan atas aset yang dikelola.

Accrual accounting paripurna meminta kapitalisasi aset nonkas termasuk AT, termasuk bagi sektor pemerintahan yang tergantung penuh dengan APBD/N, karena pengoperasian-pembelanjaan-pengeluaran APBD/N tersebut tergantung pada ketersediaan AT tertentu.

· AT adalah obyek audit BPK.

Sir Gordon Downey, United Kingdom Comptroller & Auditor General (1986)menyatakan ada gejala kurangnya pertanggungjawaban publik atas penggunaan aset jangka panjang, antara lain AT, karena pemerintah lebih terfokus pada pertanggungjawaban APBN. Dengan demikian pencatatan aset tetap adalah hal paling penting, sehingga dapat diaudit oleh auditor negara. Assets management dengan demikian membutuhkan basis akrual paripurna, di dalamnya termaktub akuntabilitas penggunaan optimal, perawatan, peremajaan, penggantian aset uzur.

· Dari compliance control system menuju performance control system, dari pengukuran kinerja dan input berbasis kas menjadi pengukuran kinerja dan input berbasis akrual.

· Dari accountability menjadi decision usefulness accounting based and reporting.

· Informasi surplus APBN dilengkapi informasi surplus ekuitas.

· Kebutuhan informasi DPR.

· Definisi keuangan dalam UU 17 Keuangan Negara termasuk aset tetap.

7. Uraikan makna, persamaan , perbedaan dan hubungan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan anggaran berbasis program (programme budgetting), anggaran berbasis kas dan anggaran berbasis akrual, uraikan keuntungan, kerugian, syarat penerapan tiap jenis anggaran tersebut

Jawab:

Gambar 1 Budget Reform Stages
Periode	Budget Idea	Tekanan
Early 1900s	Line-item budget Executive budget	Kontrol
1950	Performance budget	Pengelolaan Economy and efficiency
1960	Planning, Programming dan Budgetting System	Perencanaan Evaluasi Efektivitas
1970 dan 1980	ZBB TBB BBB	Perencanaan Prioritas Budget Reduction
1990	New Performance Budget	Akuntabilitas Efficiency and Economy

Makna :

Programme Budgetting adalah sebuah sistem untuk identifikasi kebijakan, penyajian dampak penggunaannya dan pengendalian nan-efisien bagi kebijakan terpilih. PB meliputi berbagai konsep dan teknis analisis dalam lingkup sebuah kerangka sistematis pengambilan keputusan, perencanaan, manajemen dan pengendalian. Fitur utama PB adalah hubungan dengan sasaran dan output memberi tekanan ke masa depan atas kebijakan terpilih:

1. Sasaran jangka panjang adalah dasar manajemen sektor publik dan pengendalian manajemen sektor Publik

2. Dalam praktik, banyak sub-sasaran tumpang tindih bahkan bertentangan

3. Masa depan tak pasti, menyebabkan keengganan penetapan kebijakan jangka panjang

4. Apabila tidak di sinkronisasi, kebijakan jangka pendek dapat menghalangi raihan sasaran jangka panjang

5. Asumsi SD amat terbatas, kebutuhan masyarakat akan layanan pemerintahan adalah tak terbatas

6. Fokus Pada output, outcome lalu alokasi SD

7. Alokasi tak peduli struktur organisasi

8. Anggaran berdasar program lintas KL dan Pemmda , pengelompokan aktivitas menuju tujuan tertentu

9. Keputyusan memilih yang paling memberi manfaat dan mencapai tujuan organisasi

PPBS menawarkan kelebihan :

ANGGARAN BERBASIS KINERJA/PERFORMANCE BUDGET

Makna : Anggaran yang mengalokasikan sumber daya input2 menjadi output yang berdasarkan program (pendidikan, flu burung)

Persamaan dengan Program budgetting :

1. Anggaran Kinerja berbasis prioritas dan subtujuan , tujuan adalah sasaran atau kinerja idaman

2. Hampiran sistematis & rasional penentuan APBN/APBD

3. Setiap sen harus digunakan secara optimal 3E, value for money, harus berhasil guna (efektif)

4. Pemerintah berorientasi kekuasaan yang cenderung boros dan over spending menjadi pemerintah berorientasi pada kinerja pemerintahan cenderung lebih 3 E (over achiever dan under spending)

5. Visi Misi diterjemahkan menjadi tujuan organisasi (sebagai bagian atau subtujuan nasional)

6. Tujuan dinyatakan dalam bentuk kualitatif, menjadi dasar penyusunan anggaran

7. Kinerja pemerintah diukur dari (1) aktivitas berada dalam lingkup anggaran (2) aktivitas bergerak menuju tujuan

8. Programming Budgetting merupakan dasar anggaran modern dapat dipandu dengan hampiran kinerja, zero based dll

9. Entitas pemerintah mengalokasi SD berdasar program (pendidikan, pembasmian flu nurung, dll) bukan obyek (gaji, belanja barang dll)

10. Penilaian berdasar 3 E, Economi, Efficiency , Effektivitas

Perbedaan :

1. Program Budgetting meiliki sasaran jangka panjang, menekankan pada perencanaan, Evaluasi dan Efektivitas suatu program yang tidak dapat dipisahkan dari sukses tidaknya suatu program, sedangPerformance Budget Fokus pada pengelolaan program, lebih menitik beratkan pada nilai ekonomis dan efisiensi dibanding efektivitas jangka panjang

2. Jika performance budget mempunyai tolok ukur sukses penanggungjawab, kriteria sukses vs raihan kinerja, programme budgetting memiliki tolak ukur sukses pada perencanaan dan evaluasi program, bukan semata2 penanggung jawab perorangan, tetapi penanggungjawab dari masa-ke masa, (kinerja bersama)

Anggaran Basis Kas

1. Keuntungan. Anggaran akrual dirancang untuk memungkinkan DPR/D dan publik melihat biaya sejati (real cost) penyampaian maslahat bagi masyarakat (outcomes) dan biaya sejati agency goods dan services (outputs). Biaya sejati (real cost) meliputi overhead kelembagaan (corporate overheads, penyusutan aset tetap (depreciation) pemeliharaan (maintenance), dan opportunity cost of capital

Sistem berorientasi hasil yang lebih baik (result oriented), lebih transparen dan akuntabel, manajemen diminta berfokus pada biaya atau beban (cost) ketimbang hanya (seperti halnya) berfokus pada pengeluaran (expenditure) dengan pemahaman lebih mendalam akan konsep penghasilan/pendapatan/surplus (income), beban (expenses) dan posisi keuangan (neraca).

Basis akrual anggaran dan akuntansi membawa berbagai kebaikan publik seperti peningkatan transparasi biaya, gambaran biaya paripurna (full cost picture) atas suatu program, valuasi aset sektor publik, meningkatkan akuntabilitas dimata lembaga oversight

Perubahan adalah fenomena intas tahun, maka mengelola perubahan (managing change, change management) membutuhkan perangkat anggaran lintas tahun,

Perubahan adalah fenomena lintas tahun, maka mengelola perubahan (managing change, change management) membutuhkan perangkat anggaran lintas tahun. Perubahan masa yang akan datang antara lain merupakan konsekuensi transaksi sekarang, digambarkan secara baik oleh accrual accounting, misalnya dalam bentuk piutang jangka panjang atau hutang jangka panjang yang perlu diperhitungkan penerimaaan/ pembayarannya dalam anggaran tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa anggaran berbasis kas maupun akrual membutuhkan basis akuntansi akrual.

2. Kerugian

a. Banyak anggota DPR merasa bahwa izin mengeluarkan uang adalah sistem paling aman bagi negara, terhadap biaya kebangkrutan. Bagi mereka cash based budgeting paling ideal.

b. Berbagai anggota DPR dihinggapi rasa khawatir besar pasak dari tiang (cash overruns), dihantui kpompleksitas teknikal sistem anggaran akrual dan kecemasan akan merebaknya manipulasi data keuangan

c. Munculnya berbagai teknologi manajemen keuangan setara sektor privat seperti valuasi harta, pengakuan pendapatan/penghasilan akrual dan teknologi pencadangan.

Isu tersebut berpotensi muncul pada sarana hankamnas, situs budaya, kewajiban jaminan sosial yang harus dicadangkan , berbagai kewajiban keuangan pemerintah sebagai penjamin/ penanggung akhir (ultimate guarantor) suatu kewajiban privat, dan privatisasi berbagai produk dan layanan publik.

d. Anggota DPR terpelajar dan merasa mampu memahami teknologi baru yang akan diterapkan, yaitu sistem anggaran akrual.

e. Bagi Belanda, sistem anggaran akrual tak dapat menjadi sistem untuk kepemerintahan karena (1) UU anggaran meminta legislatif mengesahkan-menyetujui pembayaran Kas (20 Sistem akrual dirancang untuk pembentukan laba melalui pertemuan pendapatan dan beban

3. Syarat Penerapan

a. Pemerintah harus menyusus Panduan Praktik Terbaik Outcomes dan Output

b. Informasi tentang provisi, estimasi dan ekspektasi kinerja dirumuskan sejalan/selaras dengan raihan nyata kinerja (dengan indikator raihan, sistem akuntansi, sistem informasi manajemen dan Laporan Kinerja

c. Anggaran Akrual menuntut syarat atau kualifikasi para manjer yang lebih tinggi dari sistem anggaranberbasis kas, yang mempunyai tingkat kecanggihan konseptual tertentu, intusisi dan visi lintas tahun anggaran, makin dibutuhkan dalam dunia yang makin bertransaksi nirtunai.

Keuntungan, Kerugian, syarat basis Kas ;

Keunggulan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis

Metode Cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas,sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenanya.
Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.

Kelemahan Pencatatan Akuntansi Secara Cash Basis

Metode Cash basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card dikategorikan juga sebagai cash basis).
Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.

Kerugian :

1. Tak mampu menyajikan jumlah sumber daya yang digunakan

2. Tak mampu memperhitungkan/mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masadepan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen

3. Terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tak peduli akan kondisi dan daya layan aset tetap

4. Terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan, mengabaikan produksi sendiri

5. Mendorong distorsi, mendorong para manajer untuk menilai terlampau rendah biaya program, proyek, kegiatan, mendorong penggunaan sampai habis apropriasi/ jatah anggaran

6. Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban

Syarat Basis Kas

1. Ketika laporan arus kas adalah laporan arus darah dalam tubuh entitas, seperti org nirlaba d

2. Pilihan akuntansi sederhana, berbagai informasi diabaikan karena mahal, tidak memerlukan informasi yang rumiit

3. Memberi kesadaran optimal tentang kebijakan yang diambil, misal berapa besar belanja akibat pinjaman LN

8. Uraikan hubungan standar akuntansi pemerintahan dengan budgetary accounting. Bagaimana siklus akuntansi apabila LK mempunyai dua kumpulan komponen LK yaitu Neraca dan laporan Surplus/Defisit dan laporan realisasi Anggaran?

Jawab:

Hubungan SAP dengan budgetary accounting

Dalam pemerintahan, Liputan/ Luas, dasar/ basis, klasifikasi anggaran dan akuntansi terkait erat . Standar Akuntansi Pemerintahan menyediakan informasi berbagai tahapan anggaran; mulai dari penyusunan anggaran (info asumsi-asumsi historikal), penetapan anggaran dan realisasi anggaran. Akuntansi berbasis akrual jauh berbeda dengan anggaran berbasis kas, demikian sebaliknya, Namun banyak negara menggunakan rancangan berbeda antara basis anggaran dan basis akuntansi

Perencanaan anggaran berbasis apapun yang baik memerlukan informasi akuntansi berbasis akrual (misalnya bagaimana mungkin menentukan cash expenditure budget tanpa informasi hutang dan jadwal angsuran hutang yang akan datang ?). Sehingga akuntansi berbasis akrual itu pokok2nya dapat dilihat di SAP.

Akrualisasi akuntansi dilakukan di berbagai negara melalui berbagai metodologi basis akrual, antara lain toward acrual accounting yang berupaya memenuhi ketiddakpuasan stakeholder akan keterbatasan saji sistem akuntansi berbasis kas murni. Pada Langkah pertama strategic move RI, pemerintah Indonesia memilih bentuk hibrida seperti yang termaktub dalam PP24 tahun 2005

Bagaimana siklus akuntansi apabila LK mempunyai dua kumpulan komponen LK yaitu Neraca dan laporan Surplus/Defisit dan laporan realisasi Anggaran?

LRA tidak mensubstitusi Laporan Kinerja Keuangan atau laporan Operasional Keuangan, antara lain karena LRA mengandung belanja modal dan LKK/LO mengandung transaksi keuangan non anggaran. Dengan demikian karena lingkup , komponen dan tujuan berbeda, LRA dan LO/LKK kedua duanya perlu disajikan oleh LK, walau sistem anggaran dan akuntansi kedua-duanya berbasis akrual. SILPA/SIKPA sebagai residual LRA, Surplus Defisit sebagai residual LO/LKK kedua-duanya harus diterangkan dalam CALK secara kontekstual.

LO/LKK lebih berfungsi merupakan penggenapan/pasangan neraca dalam sebuah siklus akuntansi paripurna. LRA lebih terfokus pada pertanggungjawaban fund management, karena itu harus patuh (comply) pada sistem anggaran, bukan sistem akuntansi. LRA mempunyai opsi berbagai spesifikasi rincian (misal berdasar jenis, fungsi, or, organisasi, tujuan, proyek/program) sedang LO/LKK menggunakan spesifikasi akun berdasar jenis (naturea0 biaya/ beban dan pendapatan.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada empat tahapan dalam siklus akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. pencatatan,

2. penggolongan,

3. peringkasan

4. penginterpretasian laporan (hasil pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi).

Keempat tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis. Pembahasan dalam modul ini dititikberatkan pada materi mengenai proses pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan, khususnya dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran.

Lap. Perubahan ekuitas

9. Uraikan makna perbedaan dan perbedaan anggaran berbasis kas dan anggaran berbasis akrual, dan hubungannya dengan akuntansi pemerintahan berbasis akrual paripurna?

Jawab:

1. Anggaran adalah rencana keuangan berorientasi masa mendatang untuk mengalokasikan sumber daya untuk alternatif penggunaan. Untuk pemerintahan, anggaran merupakan mandat dari rakyat (yang diwakili oleh DPR) kepada Pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dan akuntansi/pelaporan merupakan pertanggungjawaban dari apa yang sudah dimandatkan dalam anggaran tersebut.

Anggaran Berbasis Akrual	Anggaran Berbasis Kas
Penganggaran berbasis akrual membandingkan beban terhadap pendapatan pada periode terjadinya.	Penganggaran berbasis kas tidak membandingkan beban terhadap pendapatan pada periode terjadinya, melainkan membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas pada saat terjadi penerimaan/pengeluaran kas tersebut. Sehingga yang akan dimasukkan dalam penganggaran berbasis kas hanya yang merupakan cash items. Non-cash items (seperti depresiasi dan amortisasi) tidak muncul dalam penganggaran berbasis kas.
Terjalin lintas waktu tahun anggaran karena apa yang diakrualkan pada suatu periode anggaran, direalisasi pada periode atau beberapa periode anggaran selanjutnya	Terbatas hanya pada satu periode anggaran saja, dan direalisasikan pada tahun anggaran tersebut.
Input- Output Based Budgeting	Input Based Budgeting

Dalam pemerintahan, luas, basis, klasifikasi anggaran dan akuntansi terkait erat. Akuntansi menyediakan informasi berbagai tahapan anggaran, mulai dari penyusunan anggaran, penetapan anggaran dan realisasi anggaran. Idealnya perencanaan anggaran berbasis apapun yang baik memerlukan informasi akuntansi berbasis akrual ( misalnya bagaimana mungkin menentukan cash expenditure budget tanpa informasi hutang dan jadwal angsuran utang yang akan datang). akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

10. Uraikan makna dan fungsi budgetary accounting, cash accounting, acrual accounting, commitmen accounting dan fund accounting, jelaskan hubungan komplementer dan hubungan yang bersifat substitusi antar berbagai akuntansi tersebut

Jawab:

2. Budgetary Accounting

Makna:

Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi yang terdapat pada anggaran mulai dari saat anggaran disahkan, dialokasikan, dilaksanakan/ direalisasikan sampai ditutup pada akhir tahun anggaran.

Tujuannya menekankan pada peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban / akuntabilitas

Cash Accounting

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima atau dibayarkan. Basis kas ini dapat mengukur kinerja keuangan organisasi nirlaba yaitu untuk mengetahui perbedaan antara penerimaan dana dan pengeluaran dana dalam suatu periode. Basis kas menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode, penggunaan dana dan saldo dana pada tanggal pelaporan.

Accrual Accounting

Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan.

Commitment accounting

p Adalah perpaduan cash accounting dengan accrual accounting. Akuntansi ini berguna bagi pemegang anggaran. Dimana transaksi diakui pada saat komitmen terjadi, bukan pada saat penerimaan- pembayaran kas, bukan pada saat penerbitan- penerimaan faktur tagihan.

p Mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut

p Artinya, transaksi TIDAK diakui pada saat pengeluaran kas atau pada saat faktur dikirimkan TETAPI transaksi diakui pada saat pesanan dibuat

p Lebih berfokus pada pesanan yang telah dibuat (sisi beban/biaya/pengeluaran)

Fund Accounting

Akuntansi Dana adalah sebuah konsep akuntansi di mana aktiva dipisah-pisahkan berdasar masing-masing sumber dan peruntukkan dana. Karena dalam penyajian laporan keuangan, organisasi nirlaba harus mengidentifikasi kategori batasan penggunaan dana yang diberikan oleh donor, oleh karenanya organisasi mengadopsi akuntansi dana.Akuntansi dana umumnya digunakan pada organisasi-organisasi nirlaba dan sektor publik yang umumnya membutuhkan metode pelaporan khusus neraca akhir yang dapat menunjukkan arus pengeluaran keuangan organisasi tersebut secara jelas.

Hubungan Komplementer/ saling melengkapi:

Setiap entitas sektor publik mengadopsi praktik akuntansi yang berbeda, pada umumnya berada di sekitar: fungsi budgetary accounting, cash accounting, acrual accounting, commitmen accounting dan fund accounting. Kelima hal tersebut tidak mutually exclusive dan memiliki hubungan komplementer/ saling melengkapi, misalnya sebuah entitas dapat ,mengadopsi budgetary accounting, cash accounting dan fund accounting sekaligus. Juga dimungkinkan sebuah organisasi mengadopsi kelima-lima hal tersebut sekaligus, misalnya melaporkan LK berbasis Entitas dana, membandingkan realisasi dan anggaran dalam budgetary accounting, menerapkan cash accounting untuk entitas dana 1, menerapkan accrual accounting pada entitas dana 2, dan menerapkan commitment pada entitas dana 3.

Hubungan Substitusi/harus dipilih salah satu

Hubungan ini terlihat ketika penerapan basis akuntansi, dan pengakuan dan pencatatan suatu transaksi, apakah akan menggunakan basis kas yang mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan atau dengan basis akrual yang mengakui transaksi pada saat terjadinya.

11. Apa perbedaan pokok akuntansi bagi organsasi nirlaba (not for profit organization) dengan organisasi komersial ?

Jawab:

perbedaannya modal atau kekayaan perusahaan komersial didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu seorang atau lebih bersedia memberikan hartanya sebagai modal awal dalam perusahaan. Sedangkan organisasi nirlaba bergiat dalam bidang sosial dan oleh karenannya tidak bertujuan mencari keuantungan. Pendiri yayasan atau organisasi akan membiayai kegiatan permulaan organisasi. Setelah organisasi memperoleh badan hukum maka segala kekayaan atau asset sebagai modal organisasi. Dalam organisasi nirlaba modal dikenal dengan istilah Aktiva bersih.

12. Uraikan makna sistem pengendalian manajemen pada sektor publik dalam konteks new public management (NPM) , uraikan hubungan sistem pengendalian tersebut dengan sistem akuntansi pemerintahan.

Jawab:

Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi pemerintah secara efisien dan efektiv. Pengendalian manajemen meliputi: perencanaan, koordinasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian dan penilaian kinerja.

Dalam konteks New Public Management, pemerintahan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di seperti sektor privat, seperti efisiensi, perencanaan strategis yang lebih jelas tujuannya. Dengan demikian sistem pengendalian manajemen yang baik semakin dibutuhkan untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dapat terpenuhi.

sistem pengendalian manajemen berhubungan dengan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen secara keseluruhan. Tanpa sistem akuntansi yang baik, maka pengendalian manajemen juga tidak akan berjalan dengan baik. Sistem akuntansi melahirkan laporan keuangan, dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sangat berguna bagi pengambilan keputusan yang berguna dalam pengendalian manajemen.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Apa karakteristik akuntansi Entitas Tidak bertujuan Laba (Not for Profit Organization)?

Jawab:

Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Karakteristik yang biasanya melekat pada organisasi nirlaba adalah sebagai berikut:

• Sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sumber daya juga dapat diperoleh dari hutang dan pendapatan jasa yang diberikan pada public.

• Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika organisasi menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut.

• Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi

20. Apa peran auditor dana akuntansi pemerintahan ?

Jawab :

a. Mendorong terwujudnya GCG secara efektif.

Auditor dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di organisasi, karena dapat :

Mendorong transparansi (transparency) dan integritas (integrity) dalam pelaporan keuangan (financial reporting)
Mendorong akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan aset
Mendorong pertanggungjawaban (responsibility) perusahaan kepada public melalui Corporate Social Responsibility /CSR, Community Development atau Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).
Mendorong independensi (independency) organisasi terhadap stakeholders
Mendorong kewajaran (fairness) dalam pengadaan barang & jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU

b. Melaksanakan audit yang bernilai tambah dengan pendekatan audit berbasiskan risiko.

Auditor hendaknya dapat melaksanakan audit yang bernilai tambah. Tujuannya adalah agar dapat:

Memberikan analisis operasional secara obyektif & independen.
Menguji berbagai fungsi, proses dan aktivitas suatu organisasi serta external value chain.
Membantu organisasi dalam merancang strategi yang obyektif.
Melakukan assesment secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin.
Melakukan evaluasi & menilai efektivitas risk management , control & governance processes.

c. Melaksanakan pencegahan, pendeteksian & penginvestigasian kecurangan.

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan (prevention), pendeteksian (detection) dan penginvestigasian (investigation) kecurangan (fraud) yang terjadi di suatu organisasi.

21.

22.

23.

Bagaimana akuntansi Aset Tidak Berwujud pada pemerintah, apa beda dengan akuntansi Aset Tetap pemerintah?

Akuntansi Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset tak berwujud adalah SPM untuk belanja modal non fisik (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir).

Contoh kasus:

• Pada tahun 2003 Pemda XYZ mengembangkan Program Aplikasi Komputer untuk administrasi Kependudukan yang bisa menghasilkan Kartu Keluarga dan KTP secara terkomputerisasi. Biaya yang dikeluarkan untuk membuat program tersebut sebesar Rp 50.000.000.

Jurnal untuk mencatat aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

Debet Aset Tak Berwujud 50.000.000

Kredit Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 50.000.000

NO	URAIAN	AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD	AKUNTANSI ASET TETAP
1	Pengakuan	Untuk diakui sebagai ATB/dikapitalisasi sebagai ATB harus mampu mengindentifikasikan: (1) apa manfaat ekonomi dan/sosial yang diperoleh (2)Siapa penerima manfaat ekonomi tersebut (3) Apakah aset tersebut digunakan oleh entitas atau pihak lain (4)Jangka waktu manfaat tersebut diperoleh Apabila tidak dapat diindetifikasikan dengan jelas, hanya disajikan sebagai belanja di LRA dan diungkapkan dalam CALK.	Untuk diakui sebagai aset tetap, harus memenuhi kriteria: (1)Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan (2)Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal (3)tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan (4)Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2	Penyusutan	amortisasi	Dimulai saat aset siap digunakan, dihentikan saat dijual.
3	Penghentian Pengakuan		Pada saat dilepas atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pelepasan atau pengunaannya
4	Pengungkapan		1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto 2. Metode penyusutan yang digunakan 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan 4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan awal dan akhir periode. 5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode 6. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik karena penjaminan utang 7. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam pembangunan 8. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan 9. Jumlah kompensasi pihak ketiga untuk aset yang mengalami penurunan nilai, hilang / dihentikan. 10. Pemilihan metode akuntansi 11. Perubahan estimasi

24. ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersetbut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya di catat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

25. Apa peran serta atau sumbangsih akuntansi pemerintahan dalam pembangunan NKRI?

1. Perwujudan reformasi keuangan negara sehingga pengelolaan keuangan negara lebih transparan dan akuntabel.

2. Pemberantasan Korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pengelola keuangan negara.

3. Pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan dukungan kepada program-program pemberdayaan UKM.

4. Membuka pintu partisipasi masyarakat terhadap program dan target capaian, serta evaluasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerahnya.

5. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan ekonomi (3E) pengelolaan keuangan negara/daerah.

6. Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

26. Apakah kekayaan alam seperti cadangan minyak bumi perlu dilaporkan dalam neraca pemerintahan ?.

Jawab :

Aset dalam IPSAS dikelompokkan menjadi aset lancer dan aset tetap. Dan aset tetap hanya terdiri dari property, plant, dan equipment (PP&E), sedangkan definisi PP&E adalah :

- Suatu aset yang mempunyai manfaat ekonomi dimasa datang atau potensi jasa yang akan diterima oleh suatu entitas terkait dengan aset tersebut.

- Perolehan atau nilai wajar dari aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

- Kekayaan alam seperti cadangan minyak bumi memiliki adanya unsur ketidakpastian atas nilai ekonomis dan adanya biaya ekspertis yang mahal dalam menilai kandungan sumber daya alam, sehingga sulit untuk menentukan besaran nilai yang wajar atas kekayaan alam tersebut.

- Unsure ketidakpastian dalam penentuan nilai ekonomis ekayaan alam ini menjadikan manfaat ekonomi yang akan diterima juga mengandung unsure ketidakpastian juga.

- Pencatatan kekayaan alam seperti cadangan minyak bumi hanya diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

27. Bagaimana akuntansi belanja bantuan sosial, makna belanja hibah, belanja modal, belanja pegawai, belanja bunga pinjaman dan belanja subsidi ?

Jawab:

. Bagaimana akuntansi belanja bantuan sosial, makna belanja hibah, belanja modal, belanja pegawai, belanja bunga pinjaman dan belanja subsidi ?

Belanja modal :

-Belanjapemerintah untuk memperoleh aset tetap pemerintah

-Perolehan aset tetap dicatat sbb ;

Debit Belanja modal................................xxx

Kredit : Utang........................................xxx

Pada saat bersamaan dilakukan pengakuan aset tetap dalam kelompok aset tetap di neraca.

A. Pengakuan

Sesuai dengan paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan Pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan adalah sbb:

a. Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Pemerintah Pusat

Satuan Kerja (K/L)

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	xxx
	Piutang dari KUN		xxx

Sesuai dengan paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Di BUN :

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	xxx
	KUN		xxx

Di pemerintah daerah

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	xxx
	Kas di Kas Daerah		xxx

E. AKUNTANSI BELANJA

Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD

yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi

untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

E.1 Dokumen Sumber yang digunakan

No. Transaksi

belanja

Dokumen sumber Lampiran dokumen

1 Belanja Bunga - SP2D LS sumber

- nota debet bank

- bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

2 Belanja Subsidi - SP2D LS

- nota debet bank

- bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- berita acara

- keputusan Kepala

Daerah

3 Belanja Hibah - SP2D LS

- nota debet bank

- bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- keputusan Kepala

Daerah

4 Belanja Bantuan

Sosial

- SP2D LS

- Bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- Berita acara

- Keputusan Kepala

Daerah

Belanja Bagi

Hasil

- SP2D LS

- Bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- Berita acara

- Keputusan Kepala

Daerah

6 Belanja Bantuan

Keuangan

- SP2D LS

- Bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- Berita acara

- Keputusan Kepala

Daerah

7 Belanja Tidak

Terduga

- SP2D LS

- Bukti pengeluaran lainnya

- SPM

- SPD

- Keputusan Kepala

Daerah

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 62

E.2 Jurnal Standar

Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD.

Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara

pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak

ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua)

cara, yaitu:

- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD

- pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga

Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan

langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada

SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di

PPKD).

Jurnal pencatatan transaksi belanja

Dr Bunga xxx

Dr Belanja Subsidi xxx

Dr Belanja Hibah xxx

Dr Belanja Bantuan Sosial xxx

Dr Belanja Bagi Hasil xxx

Dr Belanja Bantuan Keuangan xxx

Dr Belanja Tidak Terduga xxx

Cr Kas di Kas Daerah xxx

Contoh:

Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan

pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan

menggunakan SP2D-LS.

Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan:

SKPD PPKD

Tidak ada jurnal

8 Mei 2009

Dr. Belanja Bantuan Keuangan Rp90jt

Cr. Kas di Kas Daerah Rp90jt

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 63

Perhitungan Fihak Ketiga

Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi

transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan

dan harus diakui sebagai utang.

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD

mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang

pemotongannya dilakukan oleh PPKD

Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga

Dr Kas di Kas Daerah xxx

Cr Utang PFK xxx

Contoh :

Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan

SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut

terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb.

Jurnalnya :

a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai

SKPD

30 Maret 2009

Dr Belanja Pegawai Rp 80jt

Cr RK PUSAT Rp80jt

b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD

PPKD

30 Maret 2009

Dr. RK/SKPD Rp80jt

Cr. Kas di Kas Daerah Rp80jt

c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga

PPKD

30 Maret 2009

Dr. Kas di Kasda Rp2jt

Cr. Utang PFK-Pot PPh Rp1jt

Cr. Utang PFK-Iuran Wjb PN Rp400jt

Cr. Utang PFK-Taperum Rp600jt

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung 64

28. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi

SAP no.3 paragraf 36Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

29.

30. Apa perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis Kepemilikan. Dalam bisnis, kepemilikan perusahaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Modal dinyatakan dalam bentuk saham, sehingga yang disebut pemilik adalah para pemegang saham. Asumsi akuntansi yang kemudian dibuat adalah asumsi kemandirian entitas (economic entity), yakni kepemilikan pemodal hanya sebatas saham yang diinvestasikannnya diperusahaan. Hal ini berbeda dengan organisasi yang disebut pemerintah (daerah), dimana “pemilik”nya adalah masyarakat. Jadi, tidak dikenal istilah modal atau saham.

· Mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena pemiliknya berbeda, maka mekanisme pertanggungjawaban operasional dan keuangan juga berbeda antara organisasi bisnis dan pemerintahan. Dalam bisnis, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara dalam organisasi pemerintahan mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan (representatives) yangd isebut Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD).

· Standar akuntansi. Standar akuntansi di bisnis berbeda dengan di pemerintahan. Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan, sedangkan penyusun standar akuntansi untuk pemerintahan adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang terdiri dari para pakar, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan.

· Pendekatan pencatatan. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Dalam hal ini, anggaran (APBN/APBD) merupakan dokumen terpenting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas dan operasional pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran (budgetary accounting).

· Aspek regulasi. Organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Oleh karena itu, penganggaran dan akuntansi tidak tergantung pada kebutuhan (mekanisme) pasar, seperti halnya bisnis. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan (dan akuntansi) pemerintahan juga akan semakin kaku pada aturan.

Cari Blog Ini

SURVIVAL OF THE FITTEST

Tanya Jawab Akuntansi Pemerintahan (1)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PPBS : PLANNING , PROGRAMMING DAN BUDGETING SYSTEM, ANALISA PENGANGGARAN DARI SISI BELANJA DI INDONESIA

Akuntansi Dana